Jakarta – Menanggapi pernyataan mantan Presiden Joko Widodo mengenai adanya operasi politik dalam konteks isu ijazah Gibran, PDIP merespons dengan tegas. Tanggapan ini muncul di tengah perdebatan yang semakin memanas terkait dugaan pemakzulan dan legitimasi pendidikan Gibran.
PDIP, melalui Ketua DPP-nya, Andreas Hugo, berpendapat bahwa tuduhan mengenai operasi politik yang disampaikan oleh Jokowi hanya bisa dilakukan oleh pihak yang memiliki kekuasaan. Ia menunjukkan bahwa hanya individu yang berkuasa yang mampu melakukan gerakan politik semacam itu.
Andreas bahkan berasumsi bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam pergerakan ini mungkin telah mengadopsi metode politik dari Jokowi, yang juga merupakan ayah Gibran. Hal ini menambah dimensi menarik dalam pernyataan tersebut, di mana ia mempertanyakan siapa sebenarnya yang harus disalahkan atas situasi ini.
“Operasi seperti ini hanya bisa dijalankan oleh orang-orang yang memiliki kekuasaan. Lalu, siapa yang ingin dituduh? Mungkin saja yang melakukan operasi ini adalah mereka yang belajar dari orang yang sekarang berbicara,” ungkap Andreas saat konferensi pers pada Jumat, 16 Oktober 2026.
Tak hanya Andreas Hugo, komentar serupa juga dilontarkan oleh politisi PDIP lain, Mohamad Guntur Romli. Ia menegaskan bahwa sebenarnya operasi politik yang dimaksud justru dilakukan oleh Jokowi sendiri demi menjaga kekuasaan yang ada. Hal ini menunjukkan ketegangan yang meningkat antara PDIP dan mantan presiden.
Guntur memberikan contoh konkret mengenai bagaimana Gibran dapat melangkah ke panggung kepemimpinan nasional. Ia merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/2023 dan penerbitan Surat Keterangan Penyetaraan Ijazah sebagai bentuk dukungan politik yang tidak biasa.
“Dalam kenyataannya, lolosnya Gibran itu merupakan hasil dari operasi politik. Dari Putusan MK 90/2023, hingga Suket yang dikeluarkan tanpa fondasi ijazah yang jelas, serta PKPU Nomor 19/2023 Pasal 18 ayat 3,” tegas Guntur dalam pernyataannya yang dikutip pada Minggu, 17 Oktober 2026.
Kekhawatiran Guntur tidak tanpa alasan. Ia berpendapat bahwa serangkaian kejadian yang tidak wajar ini mencerminkan manipulasi kekuasaan yang terjadi selama kepemimpinan Jokowi. Hal ini menunjukkan adanya dugaan penyalahgunaan kekuasaan yang harus diperhatikan oleh publik.
“Manipulasi kekuasaan yang terjadi ini, terutama oleh presiden yang saat itu sedang menjabat, yakni Jokowi, merupakan indikasi jelas dari permainan politik yang tidak sehat,” tambah Guntur.
Sebelumnya, Jokowi sendiri menyoroti adanya isu penumpang gelap yang memanfaatkan situasi ijazah anak sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, yang juga menjabat sebagai Wakil Presiden. Pernyataan ini menimbulkan beragam reaksi di kalangan masyarakat dan politisi.
Jokowi menegaskan bahwa isu mengenai ijazah Gibran adalah bagian dari operasi politik yang melibatkan pihak-pihak tertentu. Ia menganggap bahwa munculnya isu tersebut bukanlah kebetulan, melainkan ada agenda yang lebih besar di baliknya.
“Saya sudah mengingatkan sebelumnya, ini adalah operasi politik, dan ada penumpang gelap yang ikut bermain dalam isu ijazah Gibran ini, sehingga situasinya menjadi semakin ramai,” ungkap Jokowi di kediamannya di Sumber, Solo, Jawa Tengah, pada Jumat, 16 Oktober 2026.
➡️ Baca Juga: Strategi Mengelola Portofolio Cryptocurrency Jangka Panjang Tanpa Kesalahan Umum
➡️ Baca Juga: Perpres Atur Angkutan Barang dan Makanan Melalui Ojol Secara Resmi
