Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya untuk merumuskan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dengan mempertimbangkan kemampuan finansial calon jemaah. Hal ini menjadi semakin krusial mengingat kondisi ekonomi yang dipengaruhi oleh situasi geopolitik di Timur Tengah. Presiden menekankan agar pergeseran dalam beberapa komponen biaya penyelenggaraan ibadah haji tidak membebani jemaah secara berlebihan.
Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf, menyampaikan bahwa meskipun ada beberapa angka yang perlu diubah, prinsip utama yang disampaikan oleh Presiden adalah untuk tidak memberatkan jemaah. Pernyataan ini disampaikan setelah rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, pada tanggal 28 September 2026.
Dalam diskusi tersebut, Presiden Prabowo juga memberikan panduan terkait komposisi BPIH dan nilai manfaat sebagai bagian dari penghitungan biaya haji. Pemerintah berkomitmen untuk mempertimbangkan perubahan pada beberapa komponen biaya dengan tetap memperhatikan kemampuan jemaah.
Salah satu arahan yang diberikan oleh Presiden adalah mengenai rasio antara BPIH dan nilai manfaat, di mana beliau menyarankan proporsi sekitar 52 banding 48. Dengan rasio ini, diharapkan beban biaya yang ditanggung oleh jemaah tidak terlalu berat.
Menteri Haji dan Umrah menegaskan bahwa perubahan dalam biaya penyelenggaraan ibadah haji tidak terlepas dari dinamika situasi geopolitik di Timur Tengah, yang berimbas pada kondisi ekonomi saat ini. Pemerintah akan terus memantau perkembangan ini dalam merumuskan BPIH.
“Seperti yang kita ketahui, banyak perubahan yang terjadi terkait situasi di Timur Tengah, yang berdampak pada sektor ekonomi,” ungkap Irfan.
Meskipun ada penyesuaian angka dalam BPIH, Irfan menegaskan bahwa pemerintah tetap berupaya untuk menemukan formula yang memastikan jemaah tidak terbebani secara berlebihan. Arahan dari Presiden Prabowo menjadi acuan utama dalam pembahasan mengenai perubahan komponen biaya haji.
“Oleh karena itu, kami terus mencari cara agar meskipun ada perbedaan angka, jemaah tetap tidak terbebani dengan biaya yang tinggi,” jelasnya.
Arahan dari Presiden Prabowo tersebut menjadi pedoman bagi pemerintah dalam menyeimbangkan antara kebutuhan penyelenggaraan ibadah haji dan kemampuan jemaah. Proses perumusan biaya saat ini masih dalam tahap pembahasan, dengan fokus utama untuk memastikan bahwa jemaah dapat berangkat tanpa menghadapi kenaikan biaya yang signifikan.
➡️ Baca Juga: Spider-Man: Brand New Day Raih Pembukaan Tertinggi untuk Film Superhero di China dalam Tujuh Tahun
➡️ Baca Juga: Strategi Efektif untuk Menghindari Saham yang Berisiko Terkena Suspensi Bursa
