Mantan Menteri Sumber Daya Manusia (SDM) Malaysia, M Saravanan, kini berada dalam sorotan publik setelah didakwa menerima suap senilai RM1,097 juta, setara dengan Rp4,8 miliar. Tuduhan ini berkaitan dengan persetujuan kuota pekerja asing dan terungkap pada hari Jumat, 28 Agustus 2026.
Pria berusia 58 tahun tersebut mengajukan pengakuan tidak bersalah di Pengadilan Sesi Kuala Lumpur. Ia menghadapi tiga tuntutan yang didasarkan pada undang-undang anti-korupsi Malaysia, seperti yang diberitakan oleh sejumlah media lokal.
Saravanan dituduh menerima suap dalam tiga kesempatan terpisah sebagai imbalan atas persetujuan permohonan kuota 1.000 pekerja asing untuk perusahaan TYKB Engineering Sdn Bhd yang berlokasi di Kuala Lumpur.
Mantan menteri ini menjabat sebagai Menteri SDM di bawah dua perdana menteri, mulai dari Muhyiddin Yassin antara Maret 2020 hingga Agustus 2021, dan dilanjutkan oleh Ismail Sabri Yaakob dari Agustus 2021 hingga November 2022. Saat ini, ia merupakan anggota parlemen dari kawasan Tapah di negara bagian Perak.
Selain itu, Saravanan juga menjabat sebagai Wakil Presiden Kongres India Malaysia (MIC), sebuah partai politik yang termasuk dalam Barisan Nasional, yang merupakan bagian dari pemerintahan persatuan Perdana Menteri Anwar Ibrahim.
Dalam dakwaan pertama, Saravanan dituduh menerima uang tunai sebesar RM150.000, yang setara dengan Rp660 juta, dari direktur Vectica Resources Sdn Bhd, Tan Teck Lim, melalui perantara Syed Amirul Syed Ahmad di Bukit Jalil Golf & Country Resort pada 16 Juni 2022.
Dakwaan kedua menyebutkan bahwa ia menerima uang tunai sebesar RM350.000, atau sekitar Rp1,5 miliar, dari Tan, juga melalui Syed Amirul, di Bangsar pada 7 Juli 2022. Uang tersebut diduga merupakan suap untuk menyetujui permohonan kuota pekerja bagi TYKB Engineering.
Dakwaan ketiga berhubungan dengan jumlah RM597.000, yang setara dengan Rp2,6 miliar, yang diduga diterima dari Tan melalui Syed Amirul. Pembayaran ini dilakukan melalui cek Maybank Islamic yang disetorkan ke rekening Maybank Islamic Bhd milik Big Seven Ventures Sdn Bhd. Tindakan ini diduga terjadi di cabang Jalan Klang Lama bank tersebut pada 7 Juli 2022.
Ketiga dakwaan tersebut diajukan berdasarkan Pasal 16(a)(B) UU Komisi Anti Korupsi Malaysia (MACC) 2009. Jika terbukti bersalah, Saravanan dapat menghadapi hukuman penjara maksimal selama 20 tahun dan denda yang tidak kurang dari lima kali lipat jumlah suap, atau RM10.000 (Rp44 juta), tergantung mana yang lebih tinggi.
Kasus ini menjadi perhatian publik dan menyoroti masalah korupsi yang masih menjadi tantangan di Malaysia. Masyarakat berharap agar proses hukum berjalan transparan dan adil, serta menjadi contoh bagi pejabat publik lainnya untuk menghindari praktik korupsi.
Sebagai seorang mantan menteri, Saravanan memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga integritas dan kepercayaan publik. Tuduhan ini tidak hanya mencoreng namanya, tetapi juga menciptakan dampak negatif bagi citra pemerintahan Malaysia secara keseluruhan.
Perkembangan kasus ini akan terus dipantau, terutama oleh mereka yang menginginkan adanya reformasi dalam sistem pemerintahan dan penegakan hukum di negara ini. Publik berharap agar tindakan tegas diambil terhadap semua pihak yang terlibat dalam praktik korupsi, tanpa terkecuali.
Masyarakat juga diingatkan untuk tetap kritis dan aktif dalam menuntut akuntabilitas dari para pejabat publik. Kasus Saravanan ini bisa menjadi momentum untuk memperkuat gerakan anti-korupsi di Malaysia, yang sudah lama dinantikan oleh warga negara.
Dengan berbagai langkah dan upaya yang dilakukan oleh pihak berwenang, diharapkan ke depan akan semakin sedikit kasus serupa yang terungkap. Transparansi dalam pengelolaan sumber daya manusia dan keuangan negara menjadi kunci untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Melihat situasi ini, penting bagi masyarakat untuk terus mendukung upaya pemberantasan korupsi. Dengan partisipasi aktif dari semua elemen, diharapkan Indonesia dapat menjadi negara yang bersih dari praktik korupsi, di mana setiap pejabat publik dapat berfungsi dengan baik dan transparan.
➡️ Baca Juga: Kapolri Konsisten Mendampingi Masyarakat Terdampak Bencana Alam di Setiap Kesempatan
➡️ Baca Juga: KPK Selidiki Proses Pengadaan DJKA Terkait Eks Menhub Budi Karya Sumadi
