Target Penyelesaian 30 Ribu Kopdes Merah Putih pada Akhir Agustus, Operasional Menunggu Perpres

Atok DalangAgustus 15, 2026

7 1 minute read

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengungkapkan bahwa operasional Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) kini tengah menunggu disahkannya Peraturan Presiden (Perpres). Ia menargetkan bahwa pada akhir Agustus, sebanyak 30 ribu KDMP sudah dapat dioperasikan.

Menurut Zulhas, persiapan untuk mencapai target tersebut telah mulai dilakukan secara bertahap sembari menunggu keluarnya Perpres yang diperlukan. Hal ini disampaikannya di Jakarta saat konferensi pers mengenai Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) untuk Tahun Anggaran 2027.

Zulhas menegaskan bahwa KDMP merupakan infrastruktur yang menjadi milik pemerintah, yang nantinya akan berfungsi sebagai saluran untuk distribusi bantuan subsidi dan juga berperan sebagai offtaker dalam berbagai program pemerintah.

Ia menambahkan bahwa pemerintah memiliki sejumlah program subsidi yang akan disalurkan melalui KDMP. Di antaranya, adalah pupuk dari Kementerian Pertanian, gas 3 kilogram dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), serta Program Keluarga Harapan (PKH) dari Kementerian Sosial, dan lainnya.

“KDMP akan menjadi pusat penyaluran berbagai bantuan, baik barang bersubsidi maupun barang bantuan dari pemerintah. Contohnya, beras untuk kelompok desil 1, 2, 3, dan 4,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Zulhas menyatakan bahwa operasional KDMP harus menunggu Perpres yang sedang dalam proses. Ia optimis bahwa dalam waktu dekat, seluruh infrastruktur yang dibutuhkan sudah bisa diselesaikan.

“Perpres tersebut saat ini dalam tahap penyelesaian. Oleh karena itu, kami tidak bisa melakukan tindakan lebih lanjut sebelum dokumen tersebut resmi dikeluarkan,” tegasnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menetapkan target agar sebanyak 30.000 Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dapat beroperasi secara maksimal pada akhir 2026.

Presiden menekankan bahwa target ini bertujuan untuk memperkuat keberadaan koperasi sebagai pusat ekonomi rakyat dan meningkatkan peran usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di tingkat desa.

“Target yang kita tetapkan adalah 30.000 koperasi yang beroperasi secara efektif pada akhir tahun 2026. Ini adalah komitmen kita,” ujar Presiden saat Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2026 di Gedung MPR/DPR.

Hingga saat ini, sekitar 10.000 KDKMP telah resmi beroperasi. Dari jumlah tersebut, sebanyak 3.300 koperasi telah berfungsi dengan optimal, sementara sisanya masih dalam proses penyesuaian untuk memenuhi standar operasional.

Zulhas menjelaskan bahwa koperasi yang beroperasi secara optimal berarti semua sarana pendukung seperti akses listrik, pasokan air, serta sistem digital untuk pemantauan stok secara terpusat telah tersedia.