Ganjar Mendesak Presiden Prabowo Tetapkan Karhutla Sebagai Bencana Nasional untuk Penanganan Optimal

Atok Dalang10 menit ago

0 1 minute read

Politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan mantan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera menetapkan status kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai bencana nasional.

Menurutnya, kondisi karhutla saat ini telah mencapai tingkat yang sangat memprihatinkan, baik dari segi luas area yang terbakar maupun dampak kabut asap yang sudah melintasi batas negara.

“Dengan melihat besarnya skala karhutla dan dampak yang sudah menyebar lintas negara, saya mendesak pemerintah untuk menetapkan situasi ini sebagai bencana nasional,” ungkap Ganjar melalui unggahan di akun Instagram pribadinya pada Selasa, 20 Oktober 2026.

Ia juga menekankan bahwa penetapan status bencana nasional sangat penting agar pemerintah pusat dapat mengoptimalkan dan mengintegrasikan sumber daya yang ada.

Dengan adanya status tersebut, penanganan dapat dilakukan dengan lebih masif melalui pengerahan personel terlatih dalam skala besar, serta pengalihan armada transportasi darat, laut, dan udara untuk mendukung pemadaman api.

Ganjar menyampaikan keprihatinan yang mendalam terhadap jumlah korban yang terdampak oleh bencana ekologis ini.

Ia mencatat bahwa setidaknya 17,4 juta orang merasakan dampak langsung dari karhutla.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 174.694 orang dilaporkan mengalami infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), di mana 40.363 di antaranya adalah anak-anak balita.

Dampak dari karhutla juga berdampak signifikan terhadap aktivitas ekonomi, dengan estimasi kerugian yang mencapai lebih dari Rp 123 triliun, serta mengganggu operasional 1.813 penerbangan.

“Kita semakin prihatin mengetahui bahwa hingga bulan Oktober 2026 ini, karhutla tidak hanya merusak pohon yang menjadi habitat bagi satwa dilindungi, tetapi juga telah melepaskan emisi CO2 sebesar 140,5 juta ton, yang merupakan angka tertinggi sejak 2019,” jelas Ganjar.

Meskipun ia memberikan apresiasi terhadap upaya keras yang dilakukan oleh BNPB, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kesehatan, TNI, Polri, pemerintah daerah, dan para relawan di lapangan, Ganjar menyoroti bahwa pola penanggulangan karhutla masih sering bersifat reaktif.

Ia menegaskan bahwa pemadaman di hilir tidak akan pernah tuntas apabila akar masalah di hulu tidak ditangani secara konsisten.

“Mengapa hampir semua jalur penanganan bersifat reaktif, bergerak setelah api menyala? Saya berharap kita benar-benar belajar dari pengalaman tahun ini. Jalur yang menentukan apakah api akan kembali tahun depan adalah penegakan hukum,” tegasnya.