Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menegaskan bahwa penyelesaian konflik serta masalah kemanusiaan di Papua harus didasarkan pada fakta dan suara dari masyarakat setempat.
Melalui Panitia Khusus (Pansus) Penanganan Konflik dan Kemanusiaan Papua, DPD RI melakukan kunjungan langsung ke Sorong, Papua Barat Daya. Tujuannya adalah untuk mendengarkan aspirasi masyarakat, khususnya di Kabupaten Maybrat dan sekitarnya, serta untuk menilai kondisi para korban dan pengungsi. Kunjungan ini juga bertujuan untuk memetakan berbagai persoalan yang ada sebagai landasan untuk menyusun rekomendasi kepada pemerintah.
Wakil Ketua I Pansus Penanganan Konflik dan Kemanusiaan Papua, Filep Wamafma, menekankan pentingnya kunjungan lapangan guna memastikan bahwa rekomendasi Pansus tidak hanya didasarkan pada laporan, tetapi juga pada fakta dan kebutuhan nyata masyarakat.
“Kami hadir di sini bukan untuk menentukan siapa yang benar atau salah. Kami ingin melihat langsung situasi yang terjadi di lapangan, mendengar aspirasi masyarakat, dan menginventarisasi masalah-masalah secara objektif agar rekomendasi Pansus dapat benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat Papua,” jelas Filep saat melakukan kunjungan kerja di Sorong pada Senin, 14 September 2026.
Filep menambahkan bahwa masalah pengungsian menjadi salah satu fokus utama Pansus, karena konflik yang terjadi berdampak signifikan terhadap akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, mata pencaharian, serta kehidupan sosial mereka.
“Negara harus memastikan bahwa masyarakat yang terkena dampak konflik mendapatkan perlindungan dan jaminan masa depan. Kita tidak boleh membiarkan mereka hidup terlalu lama dalam ketidakpastian,” ujarnya.
Salah satu pengungsi, Mery, mengungkapkan bahwa masyarakat saat ini berada dalam situasi yang mencekam dan penuh intimidasi. Ia juga menekankan bahwa perempuan adalah kalangan yang paling terdampak dalam kondisi seperti ini.
“Kami, sebagai perempuan, adalah kelompok yang paling rentan menghadapi konflik. Oleh karena itu, saya berharap pemerintah mengambil langkah tegas untuk mengakhiri konflik ini,” ungkap Mery.
Mery juga menjelaskan keprihatinannya mengenai peningkatan jumlah pasukan non-organik di wilayah Kabupaten Maybrat. Ia berpendapat bahwa kehadiran pasukan tersebut justru memperburuk situasi, menjadikannya semakin tidak kondusif.
“Saya kira, menarik mundur pasukan non-organik dari wilayah konflik dan melanjutkan dengan dialog adalah solusi yang paling tepat,” tambah Mery.
Selain isu keamanan dan kemanusiaan, Pansus juga mencermati aspek pembangunan dan kepentingan masyarakat adat. Filep menegaskan bahwa setiap upaya pembangunan di Papua harus memperhatikan hak-hak masyarakat adat, kepentingan lokal, serta dampak sosial yang ditimbulkan.
Dengan fokus yang jelas pada kebutuhan masyarakat dan penanganan konflik yang berbasis fakta, Pansus Papua berkomitmen untuk menyusun rekomendasi yang tepat dan realistis demi kesejahteraan masyarakat Papua.
➡️ Baca Juga: Dunia Minecraft Akan Terwujud di Taman Hiburan 2027, Ini Bocoran Menariknya
➡️ Baca Juga: Mobil Mewah Ini Mirip Rolls-Royce, Dapat Menipu Pandangan Tetangga Anda
