Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, menyoroti situasi tragis yang melibatkan 94 pengungsi akibat gempa di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang meninggal dunia di lokasi pengungsian. Angka ini menunjukkan perlunya perhatian serius terhadap manajemen keadaan darurat dan kesiapsiagaan pemerintah.
Ia mendesak pihak pemerintah untuk melakukan audit menyeluruh terhadap kondisi serta pengelolaan tempat-tempat pengungsian yang ada. Kesiapsiagaan pemerintah dalam menangani bencana harus ditingkatkan agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan.
Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), jumlah korban yang meninggal di lokasi pengungsian ternyata lebih banyak dibandingkan dengan mereka yang meninggal akibat dampak langsung dari gempa tersebut. Ini menimbulkan pertanyaan mendalam tentang efektivitas pengelolaan pasca-bencana.
“Kita tentu sangat prihatin, karena data yang disampaikan oleh BNPB menunjukkan bahwa lebih banyak pengungsi yang meninggal di lokasi pengungsian dibandingkan dengan yang meninggal karena gempa itu sendiri,” ungkap Charles di Gedung DPR, Jakarta Pusat, pada tanggal 17 September 2026.
Charles menekankan pentingnya pemerintah untuk mengidentifikasi berbagai masalah yang terjadi di tempat pengungsian, termasuk isu kesehatan serta cara penanganannya. Kesiapsiagaan pemerintah dalam menghadapi bencana mencakup aspek kesehatan yang harus dikelola dengan baik.
“Apakah ada masalah di sana? Masalah kesehatan yang dihadapi seperti apa, dan bagaimana penanganannya saat ini?” tanya Charles, mencerminkan kekhawatirannya akan kondisi di lapangan.
Dia menilai tingginya angka kematian di lokasi pengungsian harus menjadi perhatian serius dalam evaluasi penanganan bencana. Ini menunjukkan adanya potensi masalah dalam pengelolaan tempat pengungsian yang perlu segera diatasi.
“Ini menunjukkan bahwa tampaknya ada masalah dalam pengelolaan pengungsian yang tidak berjalan dengan baik atau kurang ideal,” ujar Charles, menegaskan perlunya perbaikan dalam sistem yang ada.
Karena itu, Charles meminta agar pemerintah, terutama Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, BNPB, serta pemerintah daerah, segera melakukan identifikasi terhadap persoalan di tempat pengungsian. Kesiapsiagaan pemerintah dalam menghadapi bencana harus diperkuat dengan langkah-langkah konkret.
Dia berharap evaluasi ini bisa mencegah bertambahnya jumlah korban jiwa dan memberikan pelajaran berharga bagi pemerintah dalam menangani bencana di masa depan. Kesiapsiagaan pemerintah tidak hanya dalam aspek penanganan bencana, tetapi juga dalam pengelolaan tempat pengungsian yang lebih baik.
“Sehingga di kemudian hari, tidak akan ada penambahan jumlah korban meninggal, dan menjadi pelajaran berharga ketika bencana terjadi lagi, agar pemerintah dapat lebih siap,” tuturnya.
“Hal ini tidak hanya mencakup penanganan bencana itu sendiri, tetapi juga bagaimana memastikan pengelolaan tempat pengungsian dilakukan dengan baik,” tambah Charles.
Ia menekankan pentingnya memastikan bahwa para pengungsi mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai selama mereka berada di lokasi pengungsian. Kesiapsiagaan pemerintah dalam hal ini sangat krusial untuk menghindari kasus kematian yang tidak diinginkan.
“Sehingga para pengungsi bisa ditangani dengan baik dan mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal, sehingga tidak ada lagi kasus kematian seperti yang terjadi di NTT,” pungkasnya.
➡️ Baca Juga: Beasiswa S1 Ilmu Hukum 2025: Menjadi Pengacara Masa Depan
➡️ Baca Juga: 5 Kesalahan Keuangan di Usia 40-an yang Menghambat Persiapan Pensiun Anda
