Sengketa Wilayah Empat Pulau: Aceh vs Sumatera Utara

Sengketa wilayah antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara kembali mencuat ke permukaan. Kali ini, polemik berpusat pada empat pulau kecil di Kabupaten Aceh Singkil yang diklaim oleh kedua provinsi. Polemik ini menjadi semakin menarik karena adanya spekulasi bahwa wilayah tersebut menyimpan potensi sumber daya alam, terutama minyak dan gas bumi (migas). Namun, hingga kini belum ada bukti konkret bahwa kawasan tersebut memiliki kandungan migas.

Lokasi Strategis Empat Pulau

Keempat pulau yang menjadi sengketa adalah Pulau Mangkir Besar, Pulau Mangkir Kecil, Pulau Lipan, dan Pulau Panjang. Pulau-pulau tersebut terletak di wilayah perbatasan antara Kabupaten Aceh Singkil (Provinsi Aceh) dan Kabupaten Tapanuli Tengah (Provinsi Sumatera Utara), tepatnya di kawasan pesisir barat Sumatera. Letaknya yang strategis membuat wilayah ini bukan hanya penting secara geografis, tetapi juga dari segi potensi ekonomi dan kedaulatan wilayah.

Akses dan Kondisi Geografis

Pulau-pulau ini sebagian besar belum berpenghuni dan berstatus sebagai wilayah konservasi. Dikelilingi oleh terumbu karang dan kawasan ekosistem laut yang kaya, mereka menyimpan potensi kelautan dan perikanan yang besar. Akses menuju pulau-pulau ini pun masih cukup sulit, karena hanya bisa dijangkau menggunakan perahu nelayan dari pelabuhan-pelabuhan kecil di sekitar Aceh Singkil atau Sibolga, Sumatera Utara.

Awal Mula Sengketa Wilayah

Sengketa ini berawal dari penetapan batas wilayah administrasi antara kedua provinsi. Pemerintah Provinsi Aceh mengklaim keempat pulau tersebut masuk dalam wilayah Kabupaten Aceh Singkil berdasarkan dokumen administratif dan peta lama. Di sisi lain, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Kabupaten Tapanuli Tengah juga mengklaim bahwa pulau-pulau itu berada di dalam batas administratifnya.

Peran Pemerintah Pusat dalam Mediasi

Pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah berusaha memediasi perselisihan ini. Namun, proses klarifikasi dan verifikasi terhadap dokumen kepemilikan dan batas wilayah masih berlangsung. Hingga saat ini, belum ada keputusan final yang menyatakan secara resmi kepada siapa keempat pulau tersebut berada.

Dasar Klaim Aceh

Aceh mendasarkan klaimnya pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang memberikan otonomi khusus termasuk pengelolaan wilayah dan sumber daya alam. Dalam beberapa peta resmi yang dimiliki Pemerintah Aceh, keempat pulau tersebut telah lama masuk dalam wilayah administratif Aceh Singkil.

Argumen Sumatera Utara

Sebaliknya, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengacu pada hasil pemetaan wilayah yang dilakukan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) dan data statistik yang menyebutkan keempat pulau tersebut dekat dengan garis batas administratif Tapanuli Tengah. Bahkan, Sumatera Utara menyebutkan bahwa mereka telah melakukan sejumlah aktivitas pembangunan fasilitas dasar di sekitar pulau-pulau tersebut, meskipun tidak secara langsung di atasnya.

Spekulasi Migas: Realita atau Hanya Isu?

Yang membuat sengketa ini semakin memanas adalah adanya rumor bahwa di sekitar keempat pulau tersebut terdapat cadangan minyak dan gas bumi (migas) yang belum dieksplorasi. Beberapa pengamat menyebut bahwa potensi migas bisa menjadi faktor pemicu tarik-menarik kepemilikan wilayah ini.

Belum Ada Penelitian Migas Resmi

Namun, hingga saat ini belum ada laporan resmi dari SKK Migas atau Kementerian ESDM yang menyatakan bahwa kawasan keempat pulau tersebut memiliki cadangan migas. Spekulasi hanya muncul berdasarkan lokasi strategis pulau yang dekat dengan beberapa blok eksplorasi migas di pantai barat Sumatera, seperti Blok Meulaboh dan Blok Singkil.

Pernyataan dari Pemerintah Aceh

Pemerintah Aceh melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan bahwa hingga kini belum ada hasil studi geologi maupun survei seismik yang mengindikasikan adanya potensi cadangan migas di wilayah itu. Meskipun demikian, mereka tetap mendorong adanya penelitian lebih lanjut untuk memastikan potensi sumber daya alam yang dimiliki.

Tanggapan SKK Migas

Sementara itu, pihak SKK Migas menyebut bahwa daerah perairan barat Sumatera memang masuk dalam zona prospektif untuk eksplorasi migas, namun tidak semua wilayah otomatis mengandung sumber daya alam. Menurut mereka, klaim bahwa empat pulau tersebut menyimpan migas masih bersifat asumsi dan belum didukung data ilmiah.

Dampak Sengketa terhadap Masyarakat Lokal

Di tengah panasnya konflik administratif ini, masyarakat lokal di sekitar Aceh Singkil dan Tapanuli Tengah justru menjadi pihak yang paling terdampak. Aktivitas nelayan terganggu, pembangunan terhambat, dan muncul ketidakpastian soal layanan publik.

Ketidakpastian Layanan Pemerintah

Beberapa warga yang tinggal di pesisir dekat pulau-pulau tersebut mengaku bingung dalam mengurus administrasi seperti KTP, layanan kesehatan, dan pendidikan karena status wilayah yang belum jelas. Akibatnya, sebagian dari mereka tidak memiliki dokumen resmi karena kedua belah pihak saling menunggu keputusan final dari pemerintah pusat.

Potensi Konflik Sosial

Meski hingga kini belum terjadi bentrok fisik antara masyarakat kedua daerah, namun ketegangan sosial tetap terasa. Beberapa tokoh masyarakat dan pemuda dari kedua belah pihak sempat mengeluarkan pernyataan yang memperkeruh suasana. Oleh karena itu, pemerintah daerah diminta untuk aktif meredam isu yang bisa memicu konflik horizontal.

Solusi Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian sengketa ini menuntut proses yang cermat, adil, dan berdasarkan hukum. Pemerintah pusat melalui Kemendagri, BIG, dan lembaga-lembaga teknis lainnya perlu segera menyelesaikan batas wilayah melalui pendekatan yuridis dan teknis.

Perlu Audit Peta Wilayah

Salah satu langkah yang direkomendasikan adalah melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh peta wilayah yang pernah digunakan oleh kedua provinsi. Data dari masa kolonial, peta topografi dari TNI AD, hingga peta digital terkini harus diharmonisasi untuk menghasilkan batas yang sah.

Keterlibatan Masyarakat dan Lembaga Adat

Selain pendekatan administratif, keterlibatan tokoh masyarakat, lembaga adat, dan akademisi lokal penting untuk menjaga keseimbangan sosial. Kearifan lokal dapat menjadi jembatan dialog agar penyelesaian tidak hanya bersifat birokratis tetapi juga diterima oleh masyarakat akar rumput.

Mediasi Multi-pihak

Kemendagri diharapkan membentuk tim khusus yang terdiri dari perwakilan Aceh, Sumatera Utara, pemerintah pusat, serta unsur masyarakat sipil. Mediasi multi-pihak ini akan memperkuat legitimasi dan menghindari dominasi satu pihak dalam proses negosiasi.

Potensi Pengembangan Wisata dan Konservasi

Terlepas dari isu migas dan sengketa wilayah, keempat pulau ini sebenarnya menyimpan potensi besar untuk dikembangkan menjadi kawasan wisata bahari dan konservasi lingkungan.

Wisata Bahari yang Belum Tersentuh

Dengan pasir putih, terumbu karang, dan keanekaragaman hayati laut, keempat pulau tersebut ideal dijadikan destinasi wisata bahari. Sayangnya, potensi ini belum tergarap akibat status wilayah yang belum jelas. Jika dikelola bersama oleh kedua provinsi, kawasan ini bisa menjadi magnet baru pariwisata Sumatera.

Peluang Kolaborasi Ekowisata

Aceh dan Sumut sebenarnya memiliki peluang besar untuk menjadikan kawasan ini sebagai proyek kolaboratif dalam bentuk ekowisata. Misalnya, zona perbatasan tersebut bisa dikelola sebagai taman nasional perairan yang mendatangkan manfaat ekonomi dan konservasi secara bersamaan.

Konservasi Ekosistem Laut

Selain itu, wilayah ini juga penting untuk konservasi. Terumbu karang, padang lamun, hingga biota laut seperti penyu dan ikan karang langka perlu dijaga kelestariannya. Alih-alih diperebutkan, kedua provinsi bisa menginisiasi program bersama untuk melindungi ekosistem laut dengan dukungan pemerintah pusat dan lembaga internasional.

Kesimpulan: Perlu Kepastian dan Kolaborasi

Sengketa empat pulau di perbatasan Aceh dan Sumatera Utara menjadi contoh nyata pentingnya kejelasan batas wilayah dan data geospasial. Hingga saat ini, belum ada bukti sahih bahwa wilayah tersebut mengandung potensi migas. Oleh karena itu, isu ini perlu ditangani dengan pendekatan rasional, bukan spekulatif.

Pemerintah pusat memiliki peran krusial dalam memastikan bahwa penyelesaian konflik ini dilakukan secara transparan dan adil. Lebih dari itu, semangat kolaborasi harus dikedepankan agar keempat pulau tidak hanya menjadi simbol sengketa, tetapi menjadi model keberhasilan dalam mengelola wilayah perbatasan secara bersama demi kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan.

➡️ Baca Juga: TikTok Shop Ditutup, Pedagang Online Protes

➡️ Baca Juga: Memahami Pasal 14 UUD 1945 dan Implikasinya