Jakarta – Videografer yang berasal dari Kabupaten Karo, Amsal Christy Sitepu, mengungkapkan keluhannya kepada Komisi III DPR RI pada hari Senin, 30 Maret 2026. Ia dituduh melakukan mark-up anggaran dalam proyek pembuatan video profil untuk 20 desa yang terletak di Karo, Sumatera Utara.
Amsal menjelaskan kronologi kasus yang menimpanya di hadapan para anggota Komisi III DPR RI dalam rapat terbatas yang berlangsung.
Usaha Amsal dalam bidang pembuatan video profil desa dimulai sebagai upaya untuk bertahan hidup di tengah pandemi Covid-19 yang melanda pada tahun 2020.
Sebelum pandemi, Amsal sering mengerjakan proyek video untuk pernikahan dan klip musik. Namun, sejak wabah itu, proyek yang ia jalani menjadi sangat minim, sehingga ia beralih untuk menawarkan jasa pembuatan video desa dengan tarif sebesar Rp 30 juta per desa.
Namun, tuduhan mark-up anggaran atas pembuatan video untuk 20 desa tersebut mencuat. Jaksa dan auditor menilai bahwa ia menggelembungkan biaya untuk beberapa layanan yang ditawarkan, seperti konsep, editing, dan lainnya. Mereka bahkan beranggapan bahwa jasa yang ditawarkan Amsal seharusnya tidak memerlukan biaya.
“Aku sampai saat ini masih merasa bingung dengan kondisi ini. Dalam persidangan, saya menemukan bahwa dalam LHP, terdapat temuan mark-up yang terjadi karena adanya item yang dinyatakan nol oleh auditor dan disetujui oleh jaksa penuntut umum dalam surat tuntutannya,” ujar Amsal.
“Misalnya, untuk ide, di dalam proposal itu tertulis Rp 2 juta, editing Rp 1 juta, cutting Rp 1 juta, dubbing Rp 1 juta, dan clip on atau mikrofon Rp 900 ribu, sehingga totalnya adalah Rp 5,9 juta. Semua item ini dianggap nol oleh auditor atau jaksa penuntut umum. Kurang lebih, begitulah cerita singkat mengenai pembuatan video profil ini,” tambahnya.
Amsal tak kuasa menahan tangis saat menyampaikan kisahnya kepada para legislator. Ia pun berharap keadilan dapat berpihak padanya.
“Hari ini, saya hanya mencari keadilan. Saya adalah seorang pekerja di sektor ekonomi kreatif. Saya khawatir, jika hal ini terus berlanjut, kami, anak muda dan pekerja ekonomi kreatif Indonesia, akan merasa takut untuk bekerja sama dengan pemerintah. Saya hanya mencari keadilan, Pak. Saya hanyalah pekerja ekonomi kreatif biasa, tanpa kekuasaan dalam hal anggaran. Sederhananya, saya hanya menjual jasa,” ucap Amsal.
➡️ Baca Juga: Ganti Oli Mobil di Eropa Memungkinkan Jarak Hingga 24.000 Km dengan Optimal
➡️ Baca Juga: Kominfo Dorong Kolaborasi Startup dengan Komunitas Adat
