Jakarta – Indonesia telah mengundang perwakilan dari sepuluh negara tetangga untuk melakukan pembahasan terkait pengelolaan kawasan perbatasan.
Pertemuan ini merupakan bagian dari inisiatif pemerintah untuk memperkuat kolaborasi lintas negara. Selain itu, upaya ini bertujuan agar wilayah perbatasan tidak hanya dianggap sebagai sekadar garis pemisah antarnegara, melainkan sebagai area yang memiliki potensi kerjasama yang luas.
Forum ini melibatkan Duta Besar dan perwakilan diplomatik dari negara-negara yang berbatasan baik secara darat maupun laut dengan Indonesia.
Tiga negara yang berbatasan langsung melalui darat dengan Indonesia, yaitu Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste, turut berpartisipasi. Selain itu, tujuh negara lainnya yang memiliki batas laut dengan Indonesia mencakup Singapura, Australia, Filipina, Vietnam, Thailand, India, dan Palau.
Pertemuan ini dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI). Meskipun suasana pertemuan bersifat informal, diskusi diarahkan pada berbagai isu strategis yang berkaitan langsung dengan kawasan perbatasan, seperti konektivitas, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat.
“Melalui forum ini, BNPP RI menciptakan ruang untuk bertukar pandangan tentang berbagai isu penting di kawasan perbatasan. Dialog ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi masalah yang memerlukan perhatian bersama serta memetakan peluang kerjasama yang dapat dijalin antarnegara,” demikian disampaikan dalam pernyataan resmi BNPP pada Rabu, 16 September 2026.
BNPP RI memandang kawasan perbatasan bukan hanya sebagai wilayah yang perlu diawasi dari aspek batas negara, tetapi juga sebagai area interaksi antara masyarakat Indonesia dan warga negara tetangga.
Oleh karena itu, kerja sama dalam pengelolaan perbatasan dianggap penting untuk mencakup berbagai aspek yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat di kawasan tersebut.
Melalui forum ini, BNPP RI juga mengumpulkan pandangan dari negara-negara tetangga tentang dinamika yang sedang berlangsung di kawasan perbatasan.
Masukan yang diperoleh akan digunakan untuk memetakan isu-isu strategis dan mencari peluang kerjasama yang dapat dikembangkan secara bersama-sama.
Harapan BNPP RI adalah agar forum ini tidak hanya berfungsi sebagai pertemuan diplomatik, tetapi juga dapat menjadi jaringan komunikasi yang berkelanjutan antara Indonesia dan negara-negara tetangga.
Dengan penguatan kerja sama yang semakin solid, diharapkan pengelolaan perbatasan dapat dilakukan dengan lebih efektif dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan.
➡️ Baca Juga: Bayi Lahir di Luar Faskes Akan Mendapatkan Akta Kelahiran Digital, Menurut Mendagri
➡️ Baca Juga: Pengiriman 8.000 TNI ke Gaza Dilaksanakan Secara Bertahap Menurut Menhan
