Jakarta – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, mengungkapkan bahwa saat ini terdapat 1.100 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tidak beroperasi.
Kondisi ini terjadi karena ribuan dapur tersebut belum menerima Surat Penetapan Kelompok Penerima Manfaat Sementara (SPS).
“Di saat ini, terdapat 27.022 dapur yang aktif beroperasi. Namun, kami telah menerbitkan SPS sebagai penetapan kelompok penerima manfaat sementara. SPS kedua sudah dikeluarkan, terakhir pada hari Minggu lalu. Dapur yang tidak mendapatkan SPS tidak dapat memberikan layanan. Saat ini, ada sekitar 1.100 dapur yang belum menerima SPS-nya, sehingga mereka tidak dapat beroperasi,” jelas Sudaryono saat ditemui di Kantor Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta, pada Senin (5/10/2026).
Ia juga menjelaskan bahwa alasan BGN belum mengeluarkan SPS untuk 1.100 SPPG tersebut adalah karena jumlah penerima manfaat dari dapur tersebut di bawah 1.000 orang.
“Oleh karena itu, kami perlu melakukan pengecekan untuk menilai kelayakan dapur tersebut. Jika jumlah penerima manfaat sedikit, dapur tersebut mungkin tidak memenuhi syarat, sehingga perlu evaluasi lebih lanjut. Selain itu, kami menemukan bahwa data penerima manfaat mengacu pada Dapodik, yaitu data dari Kemendikbudristek mengenai jumlah siswa di sekolah. Kami juga menemukan bahwa beberapa data Dapodik tidak ter-update,” tambahnya.
Sudaryono melanjutkan, dari total 1.100 SPPG yang belum mendapatkan SPS, ada sekitar 500 SPPG yang saat ini berada dalam status suspend.
“Status suspend ini bisa disebabkan oleh masalah seperti instalasi pengolahan air limbah (IPAL), adanya kasus keracunan makanan sebelumnya, atau karena perlu adanya perbaikan lainnya. Saat ini, sekitar 500 dapur terpaksa ditangguhkan,” ungkapnya.
➡️ Baca Juga: Pemilik Kos-kosan Perlu Diversifikasi ke Aset Digital untuk Maksimalkan Pendapatan
➡️ Baca Juga: Gaji ASN Naik Mulai Januari 2025: Apa yang Perlu Diketahui?