Pemerintah kini telah membuka pendaftaran ulang untuk bantuan sosial (bansos) yang akan disalurkan pada tahun 2027. Mulai tahun depan, masyarakat yang berminat menjadi penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) diwajibkan untuk melakukan registrasi melalui platform Perlinsos Digital.
Kebijakan ini merupakan bagian dari inisiatif pemerintah untuk melakukan transformasi digital dalam sistem perlindungan sosial. Perlinsos Digital dirancang sebagai akses utama bagi masyarakat yang ingin mendapatkan program bantuan sosial yang disediakan oleh pemerintah.
Namun, penting untuk dicatat bahwa melakukan registrasi tidak secara otomatis menjamin seseorang akan menjadi penerima bansos.
Pemerintah menegaskan bahwa proses pendaftaran melalui Perlinsos Digital hanyalah langkah awal dalam pendataan calon penerima bantuan. Penetapan penerima bansos akan dilakukan setelah melalui serangkaian proses verifikasi, pemadanan data, dan pemeriksaan yang mempertimbangkan kriteria yang berlaku untuk masing-masing program.
Dengan implementasi mekanisme ini, pemerintah berharap pendataan masyarakat dapat dilakukan dengan lebih terstruktur. Sistem ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa penyaluran bantuan sosial lebih tepat sasaran, transparan, dan akuntabel.
Pernyataan ini disampaikan dalam Rapat Tingkat Menteri yang membahas percepatan transformasi digital dalam perlindungan sosial. Pemerintah, melalui Kementerian Sosial dan Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP), bersama kementerian dan lembaga terkait, terus berupaya memperkuat penggunaan platform Perlinsos Digital.
Ketua KPTDP, Luhut Binsar Pandjaitan, menyatakan bahwa pemerintah telah mengerahkan berbagai sumber daya untuk memperluas jangkauan registrasi masyarakat dalam sistem ini.
“Hari ini, pemerintah menggerakkan seluruh potensi yang kami miliki, mulai dari kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, aparat keamanan, hingga melibatkan semua elemen masyarakat untuk menyukseskan registrasi Perlinsos ini,” ungkap Luhut dalam keterangannya.
Pemerintah menargetkan jumlah yang signifikan dalam proses registrasi Perlinsos Digital. Luhut menyebutkan bahwa sebanyak 48 juta orang ditargetkan untuk terdaftar dalam sistem tersebut hingga Desember 2026.
“Target kita ambisius: 48 juta orang terdaftar di Perlinsos Digital hingga akhir tahun 2026. Oleh karena itu, semua pihak harus bekerja sama. Kita harus berupaya menjangkau masyarakat secara aktif, membuka akses seluas-luasnya, dan memastikan tidak ada warga yang berhak terlewatkan,” tegasnya.
➡️ Baca Juga: Ratusan Motor Honda Terjual di GIIAS 2026, Ini Model yang Paling Laris
➡️ Baca Juga: Cara Efektif Menjaga Kesehatan dan Memulihkan Gaya Hidup Keluarga Setelah Lebaran