Catatan Hasto Mengenai Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran dan Beban Putusan MK untuk Presiden

Atok Dalang3 hari ago

4 1 minute read

Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, memberikan sejumlah pandangan terkait dua tahun perjalanan pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming yang genap pada 20 Oktober 2026.

Dalam pandangannya, Hasto menggarisbawahi satu beban yang dihadapi Prabowo, yaitu keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang berkaitan dengan syarat pendidikan Gibran sebagai Wakil Presiden. Hasto menilai, keputusan ini berdampak negatif pada legitimasi Gibran di mata publik.

“Ini tentu menjadi tantangan bagi Presiden Prabowo, sebab keputusan tersebut meruntuhkan legitimasi dari Saudara Gibran Rakabuming Raka,” kata Hasto saat memberi keterangan di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, pada Rabu, 21 Oktober 2026.

Politikus yang juga menjabat sebagai Sekjen PDIP tersebut menekankan pentingnya pemerintah untuk melakukan introspeksi terhadap kinerjanya dalam memenuhi janji-janji kampanye. Beberapa fokus utama yang ia soroti antara lain adalah penciptaan lapangan kerja, penegakan hukum, dan peningkatan kepercayaan pasar.

“Berbagai isu seperti penanganan bencana, korupsi, kebakaran hutan, serta semangat reformasi yang dahulu menjadi sorotan harus benar-benar diperhatikan,” tambahnya.

Hasto juga menyatakan bahwa baru-baru ini PDIP menerima tembusan surat pernyataan dari sejumlah guru besar yang merespons putusan MK tersebut.

Ia menegaskan, pemerintah tidak bisa lagi mengabaikan berbagai kritik yang muncul dari masyarakat.

Hasto menambahkan, pemerintah harus belajar dari gelombang protes yang terjadi di Prancis dalam beberapa waktu terakhir. Ia berpendapat, jika kritik terus dibiarkan, hal itu hanya akan menimbulkan gelombang kekecewaan di kalangan masyarakat.

“Kita perlu mencermati apa yang terjadi di Prancis, di mana ketidakpuasan masyarakat muncul akibat pemerintah yang tidak merespons suara rakyat dengan baik,” ungkapnya.

“PDIP memiliki kepentingan agar pemerintahan ini benar-benar sehat dan mampu mendengarkan serta memenuhi aspirasi rakyat,” tutup Hasto.

Sebelumnya, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI, Syahganda Nainggolan, menyatakan bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi mengenai keabsahan dokumen pendidikan Gibran sebagai syarat pencalonan cawapres di Pilpres 2024 tidak dapat dijadikan alasan untuk pemakzulan.

Ia juga menekankan bahwa, pada dasarnya, pemerintah sebagai eksekutif menghormati lembaga MK yang merupakan bagian dari kekuasaan yudikatif.

“Hal yang terpenting adalah kita menghormati yudikatif. Keputusan yudikatif jelas bahwa pasangan presiden dan wakil presiden tidak bisa di-impeach,” ucap Syahganda di Kantor Lemhannas, Jakarta, pada Sabtu, 10 Oktober 2026 lalu.