Kelompok Houthi dari Yaman kembali melontarkan ancaman terhadap sejumlah fasilitas penting di Arab Saudi. Dalam sebuah pernyataan, juru bicara militer Houthi, Yahya Saree, menegaskan bahwa mereka menganggap kantor pusat Aramco di Dammam, Bandara Internasional King Khalid, dan kilang minyak Aramco di Riyadh sebagai “target yang sah” bagi operasi mereka. Ancaman ini menunjukkan komitmen Houthi untuk terus menyerang infrastruktur vital Saudi yang memiliki peran kunci dalam ekonomi negara tersebut.
Saree juga mengeluarkan peringatan lebih lanjut kepada para profesional, insinyur, dan pekerja yang berada di fasilitas-fasilitas minyak di Arab Saudi. Ia menekankan bahwa semua lokasi, baik yang pernah diserang sebelumnya maupun yang kini dianggap sebagai target oleh kelompoknya, harus bersiap menghadapi risiko. Peringatan ini menambah kekhawatiran akan keamanan di sektor energi Saudi, yang sangat tergantung pada stabilitas dan perlindungan infrastruktur.
Menanggapi meningkatnya ketegangan yang terjadi di Arab Saudi, Imas Damayanti, seorang pengamat ekonomi syariah dari Universitas Paramadina, merekomendasikan agar Pemerintah Indonesia menunda keberangkatan jamaah umrah ke negara tersebut. Ia menyarankan, “Pemerintah Indonesia sebaiknya menunda pengiriman jamaah umrah ke Arab Saudi hingga situasi konflik mereda,” ungkapnya dalam keterangannya pada hari Selasa di Jakarta. Hal ini menunjukkan perhatian yang mendalam terhadap keselamatan warga negara Indonesia yang akan melaksanakan ibadah di tengah ketidakpastian.
Imas menekankan bahwa situasi konflik saat ini dapat memengaruhi penyelenggaraan ibadah umrah di Arab Saudi. Ia mengingatkan bahwa isu keamanan dan ketidaknyamanan selama beribadah dapat menjadi perhatian serius bagi jamaah. “Pertanyaannya adalah, apakah kita bisa menyeimbangkan dampak ekonomi antara Arab Saudi dan Indonesia dengan keselamatan jamaah? Saya rasa tidak. Keselamatan jamaah harus menjadi prioritas utama,” tambahnya.
Ia juga mengingatkan bahwa sebagai negara berdaulat, Indonesia memiliki tanggung jawab untuk melindungi warganya dari risiko yang muncul akibat konflik internasional. Menurutnya, pemerintah perlu bersikap bijaksana dengan tidak hanya memberikan peringatan kepada jamaah umrah untuk berhati-hati, tetapi juga perlu mengambil langkah tegas dengan melarang keberangkatan warganya untuk menunaikan ibadah umrah saat situasi tidak aman.
Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) juga menggarisbawahi bahwa keselamatan jamaah umrah asal Indonesia adalah prioritas utama. Mereka memastikan bahwa hingga saat ini, tidak ada jamaah Indonesia yang langsung terdampak oleh situasi konflik yang sedang berlangsung, dan semua rangkaian ibadah berjalan sesuai rencana. Sebagai langkah antisipasi, Kemenhaj mengimbau jamaah yang sedang berada di Arab Saudi untuk tetap tenang, meningkatkan kewaspadaan, dan memfokuskan perhatian mereka pada pelaksanaan ibadah di Makkah dan Madinah.
➡️ Baca Juga: Peluang Bisnis Musiman yang Menjanjikan dan Cara Efektif Mendanainya
➡️ Baca Juga: Peluang dan Tantangan Ekonomi Pasca Pandemi di Indonesia
