Kabar

MAX HAVELAAR DAN TERBUNUHNYA KOLONIALISME BELANDA

Pada 1992, Pramoedya Ananta Toer, sastrawan besar Indonesia yang pernah diusulkan mendapat Nobel, mengatakan bahwa Max Havelaar karya Multatuli adalah roman yang membunuh kolonialisme Belanda. Ini dia ungkapkan dalam wawancara dengan televisi The Interkerkelijke Omroep Nederland (IKON). Kiranya Pram tidak berlebihan.

Catatan sejarah, Sistem Tanam Paksa memang telah menimbulkan dampak yang luar biasa bagi penduduk Jawa, Sunda, dan Madura. Ditandai dengan menurunnya kesejahteraan serta berkecamuknya berbagai penyakit dan kelaparan.

Melalui suara-suara di parlemen di Negeri Belanda, terutama oleh Baron van Hoevell dan tulisan-tulisan Eduard Douwes Dekker (Multatuli), penolakan atas sistem ini mendapat tanggapan dari orang-orang Belanda sendiri. Max Havelaar, terbit pertama kali tahun 1860, dengan sangat tajam menguak jahatnya sistem Tanam Paksa, baik oleh pejabat Belanda, apalagi penguasa Bumiputra. Tokoh utama dalam Max Havelaar adalah Bupati Lebak, RA Karta Nata Negara. Dia tampil sebagai diktaktor yang tidak simpatik.

Pada dasarnya, seluruh kejahatan sistem itu bertumpu pada kerancuan status penguasa Bumiputra. Setelah Van den Bosch memulihkan hak-hak istimewa penguasa Bumiputra, mereka seolah-olah menjadi penguasa otonom (hoofden). Dalam kedudukan tersebut, para pejabat Belanda, apalagi asisten residen seperti Multatuli, tak berhak mencegah penyelewengan mereka.

Nama Multatuli sendiri diambil dari bahasa Latin yang artinya “banyak menderita”. Kepada masyarakat Nederland dan pemerintah jajahan, Multatuli menunjukkan bahwa kejahatan Tanam Paksa akan terus berlanjut selama pola pemerintahan jajahan warisan Van den Bosch tidak dihilangkan.

Bermula dari Daendels

Sejak Negeri Belanda diduduki oleh Prancis di bawah Napoleon Bonaparte tahun 1795, Herman Willem Daendels dikirim ke Batavia sebagai Gubernur Jenderal (1808-1811). Daendels adalah seorang pemuja prinsip-prinsip pemerintahan yang revolusioner, di mana perpaduan antara semangat pembaruan dan metode-metode kediktatoran dibawanya ke Jawa.

Sebagai seorang yang mengkhayalkan dirinya menjadi Napoleon kecil di Jawa, Daendels menghapus struktur VOC yang berdasar favoritisme dan koruptif. Dia menjadikan birokrasi Hindia Belanda tersentralisasi, di mana Bupati dimasukkan ke dalam birokrasi Hindia Belanda.

Daendels memperlakukan penguasa Jawa sebagai raja-raja taklukan VOC. Mereka dipaksa menerima kontrak-kontrak baru yang sangat merugikan para raja. Kebijakan lainnya adalah memperkuat Jawa sebagai basis pertahanan melawan Inggris di Samudra Hindia. Pembangunan Jalan Raya Pos (De Groote Postweg) antara Anyer-Panarukan adalah demi melaksanakan kebijakan pertahanan ini.

Diselingi pemerintahan Inggris (1811-1816), pemerintahan Hindia Belanda dihadapkan pada masalah pelik di Jawa. Pada 20 Juli 1825 pecah Perang Jawa atau Perang Diponegoro, yang secara cepat menyebar ke seluruh Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Perang yang berlangsung selama lima tahun ini menimbulkan begitu banyak korban harta dan nyawa. Di pihak Belanda sendiri jumlah korban tewas sekitar 15.000 jiwa, di mana 8.000 orang berasal dari serdadu Eropa dan 7.000 serdadu pribumi. Sementara itu di pihak Diponegoro sedikitnya 200.000 orang Jawa tewas, sehingga jumlah penduduk Yogyakarta menyusut setengahnya.

Sebagaimana di Jawa, kehadiran Belanda di berbagai daerah lain di Nusantara juga memunculkan perlawanan sengit seperti terjadi pada Perang Paderi di Sumatera Barat (1821-1838) yang dipimpin oleh Tuanku Imam Bondjol. Akibatnya, kas keuangan pemerintah Hindia Belanda terkuras. Posisi keuangan Negeri Belanda juga memburuk akibat perang-perang yang dilakukan Napoleon.

Pada masa inilah Johannes van den Bosch dikirim ke Batavia sebagai Gubernur Jenderal (1830-1833) untuk melaksanakan kebijakan baru di bidang pertanian guna menutup kas keuangan yang terkuras akibat perang. Kebijakan baru ini dikenal dengan nama Tanam Paksa (Cultuurstelsel = Sistem Penanaman), sebuah sistem yang diaplikasikan untuk perkebunan. Perkebunan dalam sistem ini memproduksi komoditas ekspor bagi pasar global, seperti gula, teh, kopi, dan nila.

Tanam Paksa menyatakan bahwa setiap desa harus menyisihkan sebagian tanahnya untuk ditanami komoditas ekspor yang dijual kepada pemerintah kolonial. Dari produksi gula dan kopi Amsterdam pun menjadi pasar dunia yang penting.

Dengan Tanam Paksa, Belanda dapat melunasi utang-utang VOC. Bahkan sejak 1831 anggaran belanja negara kolonial sudah seimbang. Penghasilan dari 1831-1877 sebesar 832 juta gulden. Di lain pihak, penduduk Jawa, Sunda, dan Madura mengalami penderitaan. Kehidupan selama tahun-tahun awal masa Tanam Paksa (1830-1850) sangat susah, ditandai dengan terjadinya kelaparan yang hebat di Jawa pada akhir 1840.

Dihapus Bertahap

Mengingat begitu gencarnya kritik atas akibat buruk Sistem Tanam Paksa, anggota Parlemen Belanda pun bersikap. Namun mereka memilih sikap moderat. Pada 1862 Tanam Paksa untuk lada diakhiri; 1863 sistem blandong di hutan-hutan Jawa dihapus; 1864 menyusul cengkeh dan pala; 1865 Tanam Paksa untuk nila, teh, dan kayu manis berakhir; 1866 tembakau menyusul.

Jadi, berakhirnya Tanam Paksa dimulai dengan tanaman yang dianggap kurang penting, dan ditutup dengan yang paling menguntungkan, yakni gula dan kopi. Tanam Paksa Gula baru berangsur hilang antara 1878-1890, setelah muncul dua undang-undang penting, yaitu UU Gula (Suiker Wet) dan UU Agraria (Agrarische Wet). Sementara kopi baru dihapus pada 1917.

Menu